Dualisme adalah ajaran atau aliran/faham yang memandang alam ini terdiri atas dua macam hakekat yaitu hakekat materi dan hakekat rohani. Kedua macam hakekat itu masing-masing bebas berdiri sendiri, sama azazi dan abadi. Perhubungan antara keduanya itu menciptakan kehidupan dalam alam Contoh yang paling jelas tentang adanya kerja sama kedua hakekat ini adalah terdapat dalam diri manusia.
Kepemimpinan adalah proses memengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi.Cara alamiah mempelajari kepemimpinan adalah "melakukanya dalam kerja" dengan praktik seperti pemagangan pada seorang senima ahli, pengrajin, atau praktisi. Dalam hubungan ini sang ahli diharapkan sebagai bagian dari peranya memberikan pengajaran/instruksi.
Seorang pemimpin harus mempunyai sifat yang berwibawa, tegas, bertanggung jawab atas segala kewajibannya yang harus ia lakukan, disiplin, dan bisa membimbing bawahannya. Tetapi, terkadang seorang pemimpin jika sedang jaya, ia lupa dengan sifat kewibawaannya dan tangung jawabnya. Seorang pemimpin yang idealis ialah seorang yang memiliki sifat-sifat yang cenderung baik dan dapat memipin dengan bertanggung jawab. Sekarang ini jarang menemukan pemimpin seperti itu, karena kebanyakan pemimpin cenderung memikirkan dirinya sendiri tidak bertanggung jawab dengan bawahan yang ia pimpin. Tapi masih banyak pemimpin yang memiliki sifat-sifat yang baik seperti itu.
- Ciri-Ciri Seorang Pemimpin
Kebanyakan orang masih cenderung mengatakan bahwa pemimipin yang efektif mempunyai sifat atau ciri-ciri tertentu yang sangat penting misalnya, kharisma, pandangan ke depan, dayapersuasi, dan intensitas. Dan memang, apabila kita berpikir tentang pemimpin yang heroik seperti Napoleon, Washington, Lincoln, Churcill, Sukarno, Jenderal Sudirman, dan sebagainya kita harus mengakui bahwa sifat-sifat seperti itu melekat pada diri mereka dan telah mereka manfaatkan untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan.
- Kepemimpinan Yang Efektif
Barangkali pandangan pesimistis tentang keahlian-keahlian kepemimpinan ini telah menyebabkan munculnya ratusan buku yang membahas kepemimpinan.Terdapat nasihat tentang siapa yang harus ditiru (Attila the Hun), apa yang harus diraih (kedamaian jiwa), apa yang harus dipelajari (kegagalan), apa yang harus diperjuangkan (karisma), perlu tidaknya pendelegasian (kadang-kadang), perlu tidaknya berkolaborasi (mungkin), pemimpin-pemimpin rahasia Amerika (wanita), kualitas-kualitas pribadi dari kepemimpinan (integritas), bagaimana meraih kredibilitas (bisa dipercaya), bagaimana menjadi pemimipin yang otentik (temukan pemimpin dalam diri anda), dan sembilan hukum alam kepemimpinan (jangan tanya). Terdapat lebih dari 3000 buku yang judulnya mengandung kata pemimipin (leader). Bagaimana menjadi pemimpin yang efektif tidak perlu diulas oleh sebuah buku. Guru manajeman terkenal, Peter Drucker, menjawabnya hanya dengan beberapa kalimat: "pondasi dari kepemimpinan yang efektif adalah berpikir berdasar misi organisasi, mendefinisikannya dan menegakkannya, secara jelas dan nyata.
- Kepemimpinan Karismatik
Max Weber, seorang sosiolog, adalah ilmuan pertama yang membahas kepemimpinan karismatik. Lebih dari seabad yang lalu, ia mendefinisikan karisma (yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti "anugerah") sebagai "suatu sifat tertentu dari seseorang, yang membedakan mereka dari orang kebanyakan dan biasanya dipandang sebagai kemampuan atau kualitas supernatural, manusia super, atau paling tidak daya-daya istimewa. Kemampuan-kemampuan ini tidak dimiliki oleh orang biasa, tetapi dianggap sebagai kekuatan yang bersumber dari yang Ilahi, dan berdasarkan hal ini seseorang kemudian dianggap sebagai seorang pemimpin.
Contoh Terjadinya Dualisme Kepemimpinan
Dualisme Kepemimpinan Soekarno-Soeharto 1966-1967
Dualisme kepemimpinan Soekarno-Soeharto pada tahun 1966-1967
identik dengan adanya dua pemimpin dengan kewenangan yang sama sebagai
kepala pemerintahan yaitu Soekarno yang menjabat sebagai Presiden dan
Soeharto yang menjadi pengemban Surat Perintah 11 Maret. Meningkatnya
wewenang Pengemban SP 11 Maret inilah yang menjadi fokus utama kajian
dalam pembahasan Dualisme kepemimpinan 1966-1967 hingga berakhirnya.
Alasan peneliti mengkaji dualisme kepemimpinan antara Soekarno dan Soeharto
karena masih belum adanya penelitian terdahulu yang lebih memfokuskan pada
topik dualisme kepemimpinan secara lebih mendalam. Pentingnya penelitian ini
juga terkait dengan permainan politik yang terjadi dalam MPRS dan DPRG yang
didominasi oleh AD untuk meningkatkan wewenang Soeharto dan mengikis
kekuasaan Presiden Soekarno. Peneliti juga tertarik membahas dualisme kepe-
mimpinan, hal ini dikarenakan penulisan sejarah sebelumnya banyak didominasi
penguasa Orde Baru. Oleh sebab itu, munculnya berbagai interpretasi mengenai
tulisan sejarah saat ini diharapkan mampu memberikan keterbukaan akan inter-
pretasi baru.
identik dengan adanya dua pemimpin dengan kewenangan yang sama sebagai
kepala pemerintahan yaitu Soekarno yang menjabat sebagai Presiden dan
Soeharto yang menjadi pengemban Surat Perintah 11 Maret. Meningkatnya
wewenang Pengemban SP 11 Maret inilah yang menjadi fokus utama kajian
dalam pembahasan Dualisme kepemimpinan 1966-1967 hingga berakhirnya.
Alasan peneliti mengkaji dualisme kepemimpinan antara Soekarno dan Soeharto
karena masih belum adanya penelitian terdahulu yang lebih memfokuskan pada
topik dualisme kepemimpinan secara lebih mendalam. Pentingnya penelitian ini
juga terkait dengan permainan politik yang terjadi dalam MPRS dan DPRG yang
didominasi oleh AD untuk meningkatkan wewenang Soeharto dan mengikis
kekuasaan Presiden Soekarno. Peneliti juga tertarik membahas dualisme kepe-
mimpinan, hal ini dikarenakan penulisan sejarah sebelumnya banyak didominasi
penguasa Orde Baru. Oleh sebab itu, munculnya berbagai interpretasi mengenai
tulisan sejarah saat ini diharapkan mampu memberikan keterbukaan akan inter-
pretasi baru.
Permasalahan yang peneliti kaji dalam penelitian ini ialah pertama,
bagaimanakah situasi politik Indonesia antara tahun 1957-1966 sebagai latar
belakang dualisme kepemimpinan, kedua bagaimanakah terjadinya dualisme
kepemimpinan antara Soekarno-Soeharto dan yang ketiga bagaimanakah akhir
dari dualisme kepemimpinan tersebut.
bagaimanakah situasi politik Indonesia antara tahun 1957-1966 sebagai latar
belakang dualisme kepemimpinan, kedua bagaimanakah terjadinya dualisme
kepemimpinan antara Soekarno-Soeharto dan yang ketiga bagaimanakah akhir
dari dualisme kepemimpinan tersebut.
Jenis penelitian dalam kajian ini ialah penelitian sejarah dengan
menggunakan metode studi kepustakaan dan metode historis. Metode studi
kepustakaan (library research) yaitu menggali sumber data dengan merujuk dari
bahan-bahan pustaka dan referensi lain yang relevan. Metode ini dilakukan
dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber pustaka yang kemudian
disajikan dengan cara baru dan atau untuk keperluan baru. Peneliti juga
menggunakan metode historis dengan tahapan penelitian sejarah.
Hasil dari penelitian ini adalah mengenai situasi politik Indonesia antara
tahun 1957-1966 yang memberikan gambaran mengenai dominasi Angkatan
Darat dalam pemerintahan. Dominasi tersebut berpengaruh pada konflik dengan
PKI karena AD merasa bahwa PKI dapat mengancam politiknya. Presiden
Soekarno juga merasa bahwa dominasi AD dapat mengancam kekuasaannya,
sehingga Presiden mendukung PKI dalam berkonflik dengan AD. Pada akhirnya,
munculnya Soeharto sebagai kekuatan baru dalam AD menjadi tokoh yang
mampu menumpas G 30 S dan menghancurkan PKI yang merupakan pendukung
politik Soekarno.
menggunakan metode studi kepustakaan dan metode historis. Metode studi
kepustakaan (library research) yaitu menggali sumber data dengan merujuk dari
bahan-bahan pustaka dan referensi lain yang relevan. Metode ini dilakukan
dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber pustaka yang kemudian
disajikan dengan cara baru dan atau untuk keperluan baru. Peneliti juga
menggunakan metode historis dengan tahapan penelitian sejarah.
Hasil dari penelitian ini adalah mengenai situasi politik Indonesia antara
tahun 1957-1966 yang memberikan gambaran mengenai dominasi Angkatan
Darat dalam pemerintahan. Dominasi tersebut berpengaruh pada konflik dengan
PKI karena AD merasa bahwa PKI dapat mengancam politiknya. Presiden
Soekarno juga merasa bahwa dominasi AD dapat mengancam kekuasaannya,
sehingga Presiden mendukung PKI dalam berkonflik dengan AD. Pada akhirnya,
munculnya Soeharto sebagai kekuatan baru dalam AD menjadi tokoh yang
mampu menumpas G 30 S dan menghancurkan PKI yang merupakan pendukung
politik Soekarno.
Dualisme Kepemimpinan Soekarno-Soeharto diawali dengan perbedaan
penafsiran mengenai Surat Perintah 11 Maret 1966 diantara keduanya. Soeharto
menganggap bahwa SP 11 Maret merupakan penyerahan kekuasaan, sedangkan
Soekarno merasa bahwa SP 11 Maret hanyalah perintah pengamanan belaka.
Tindakan Soeharto sebagai Pengemban SP 11 Maret seperti pembubaran PKI
secara de facto merupakan suatu dualisme kepemimpinan. Hal ini dikarenakan
sesuai dengan Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 bahwa sebenarnya Presiden
yang berwenang membubarkan partai, sedangkan isi dari SP 11 Maret sebenarnya
hanyalah merupakan perintah Presiden dan tidak menunjukkan peningkatan
wewenang Soeharto. Wewenang Soeharto sebagai Pengemban SP 11 Maret
selanjutnya meningkat setelah MPRS yang didominasi AD bersidang dan
menghasilkan Ketetapan yang menimbulkan dualisme kepemimpinan secara de
jure. Ketetapan MPRS diantaranya dalam hal pembentukan Kabinet Ampera yaitu
Presiden bersama-sama Pengemban SP 11 Maret diberi wewenang membentuk
kabinet. Kenyataannya, Soeharto yang merupakan ketua presidium kabinet
selanjutnya memimpin kabinet dan menguasai jalannya pemerintahan.
penafsiran mengenai Surat Perintah 11 Maret 1966 diantara keduanya. Soeharto
menganggap bahwa SP 11 Maret merupakan penyerahan kekuasaan, sedangkan
Soekarno merasa bahwa SP 11 Maret hanyalah perintah pengamanan belaka.
Tindakan Soeharto sebagai Pengemban SP 11 Maret seperti pembubaran PKI
secara de facto merupakan suatu dualisme kepemimpinan. Hal ini dikarenakan
sesuai dengan Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 bahwa sebenarnya Presiden
yang berwenang membubarkan partai, sedangkan isi dari SP 11 Maret sebenarnya
hanyalah merupakan perintah Presiden dan tidak menunjukkan peningkatan
wewenang Soeharto. Wewenang Soeharto sebagai Pengemban SP 11 Maret
selanjutnya meningkat setelah MPRS yang didominasi AD bersidang dan
menghasilkan Ketetapan yang menimbulkan dualisme kepemimpinan secara de
jure. Ketetapan MPRS diantaranya dalam hal pembentukan Kabinet Ampera yaitu
Presiden bersama-sama Pengemban SP 11 Maret diberi wewenang membentuk
kabinet. Kenyataannya, Soeharto yang merupakan ketua presidium kabinet
selanjutnya memimpin kabinet dan menguasai jalannya pemerintahan.
Tindakan Soeharto pada akhir masa dualisme kepemimpinan yaitu berhasil
mempersatukan politik AD dalam Doktrin Tri Ubaya Cakti dan konsep Orde
Barunya. Tindakan Soeharto selanjutnya yaitu dengan mengadili para pendukung
terdekat Soekarno mengenai keterlibatannya dalam peristiwa G 30 S/PKI. Dalam
pengadilan tersebut, Soekarno secara tidak langsung didiskreditkan mendukung G
30 S/PKI yang menyebabkan semakin berkurangnya pendukung dirinya.
mempersatukan politik AD dalam Doktrin Tri Ubaya Cakti dan konsep Orde
Barunya. Tindakan Soeharto selanjutnya yaitu dengan mengadili para pendukung
terdekat Soekarno mengenai keterlibatannya dalam peristiwa G 30 S/PKI. Dalam
pengadilan tersebut, Soekarno secara tidak langsung didiskreditkan mendukung G
30 S/PKI yang menyebabkan semakin berkurangnya pendukung dirinya.
Soekarno kemudian merasa terdesak dan menyerah pada keadaan yang terjadi, ia
menyerahkan kekuasaan eksekutif pada Soeharto. Akhirnya MPRS mengeluarkan
Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1966 dalam Sidang Istimewa yang
mencabut kekuasaan eksekutif dari Presiden Soekarno. Berakhirlah Dualisme
Kepemimpinan yang terjadi dengan diangkatnya Soeharto menjadi Pejabat
Presiden. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan agar sumber-sumber
primer dapat digali kembali sehingga diharapkan dapat menemukan sesuatu yang
baru mengenai Dualisme Kepemimpinan 1966-1967.
menyerahkan kekuasaan eksekutif pada Soeharto. Akhirnya MPRS mengeluarkan
Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1966 dalam Sidang Istimewa yang
mencabut kekuasaan eksekutif dari Presiden Soekarno. Berakhirlah Dualisme
Kepemimpinan yang terjadi dengan diangkatnya Soeharto menjadi Pejabat
Presiden. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan agar sumber-sumber
primer dapat digali kembali sehingga diharapkan dapat menemukan sesuatu yang
baru mengenai Dualisme Kepemimpinan 1966-1967.
sumber:
No comments:
Post a Comment